2019: TAHUN KEMUNDURAN DEMOKRASI

SUATU CATATAN POLITIK EXPOSIT STRATEGIC

Deskripsi Persoalan

2019 banyak disebut sebagai “tahun politik” tersebab penyelenggaraan Pemilu Serentak, yang menyedot begitu banyak energi. Pemilu tersebut memiliki tiga problem pokok: 1] praktik meluas politik kebencian, disinformasi, dan politik uang 2] administrasi kepemiluan yang buruk, serta 3] isu kesehatan petugas pemungutan suara. Penyelenggaraan Pemilu berlangsung damai, tetapi penyelesaian ketiga problem tersebut tidak memadai.

Publik belum melihat evaluasi menyeluruh terhadap desain Pemilu dan dampaknya terhadap penguatan presidensialisme, penyederhanaan Parpol, partisipasi pemilih, serta efisiensi pemungutan suara. Demikian pula problem berulang administrasi kepemiluan yang buruk belum teratasi. Minimasi praktik politik kebencian, disinformasi, dan politik uang menuntut kerja kolektif di antara seluruh pemangku kepentingan Pemilu yang begitu kompleks.

Pasca-Pemilu yang konfrontasional, rekonsiliasi politik mengharu-biru selanjutnya diikuti akomodasionisme dalam pembentukan Kabinet Indonesia Maju. Akomodasionisme menjadi cara ampuh Jokowi bukan hanya untuk melemahkan tekanan lawan, tetapi sekaligus untuk menurunkan tensi politik. Rekonsiliasi dapat berlangsung mudah di kalangan elite, tetapi luka sosial di kalangan massa tidak sembuh secara cepat.

Meskipun mampu menjawab lebih baik problem political survival dalam kekuasaan Jokowi, akomodasionisme politik gagal merespons problem efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan. Hal yang sama juga tidak mampu menjawab kesenjangan komunikasi dalam politik konsosiasionalisme, yang berujung sulitnya tercapai kesepahaman politik kecuali lewat transaksi sumber daya kekuasaan. Ini meneguhkan pragmatisme politik nir-ideologi.

Transisi periode politik 2014-2019 menuju 2019-2024 juga ditandai transaksi tak wajar politik legislasi antara DPR dan pemerintah. Pemilihan pimpinan KPK dan revisi UU KPK dilakukan dalam ketergesaan dan minim partisipasi publik, mengindikasikan suatu upaya terstruktur pelemahan pemberantasan korupsi. Upaya revisi sejumlah UU, termasuk KUHP, gagal hanya setelah gerakan massa, yang dihadapi secara represif, meluas di banyak kota.

Pembatasan kebebasan dirasakan publik lewat pelambatan akses internet, intimidasi terhadap sejumlah aktivis, penanganan secara represif demonstrasi hingga jatuh korban nyawa, pemidanaan secara tidak fair terhadap sejumlah demonstran, dan pernyataan-pernyataan bernada ancaman oleh beberapa pejabat. Hal ini memberi kontribusi penurunan signifikan kualitas kebebasan sipil dalam dua dekade terakhir.

Analisis

Tidak pernah kita menyaksikan, dalam dua dekade terakhir, demokrasi Indonesia mundur demikian signifikan. Kemunduran tersebut ironis karena terjadi saat berlangsung penguatan relatif kekuasaan pemerintahan Jokowi, yang sebelumnya tidak henti diguncang oleh lawan-lawan politiknya, terutama yang memiliki kursi di DPR. Seolah kemunduran demokrasi adalah harga yang harus dibayar publik untuk stabilisasi kekuasaan pemerintahan.

Pertama, mari melihat penguatan relatif kekuasaan Jokowi, yang kuncinya adalah politik akomodasionisme. Dalam politik nasional, akomodasi kepentingan sekutu dan seteru telah menjadi kunci bertahannya kekuasaan Jokowi lima tahun terakhir. Jokowi menjadi semakin ahli dalam permainan kekuasaan dengan menggandeng Ma’ruf Amin dan belakangan juga mengajak serta Prabowo, keduanya berhasil untuk memecah kekuatan koalisi oposan.

Kedua, akomodasionisme politik tersebut dapat dijalankan tanpa merusak relasi dengan sekutu terdahulu. Bukan berarti tanpa kendala, Jokowi dapat menjaga relasi yang relatif baik dengan para sekutu lewat distribusi sumber daya kekuasaan. Ini menempatkan Jokowi sebagai episentrum kekuasaan dan menciptakan ketergantungan lebih besar sekutu kepada dirinya. Posisi ini jauh lebih mapan dibandingkan posisi Jokowi pada 2014.

Di sinilah sumber persoalan mulai muncul. Konsesi politik yang memang tidak gratis tersebut memaksa Jokowi untuk juga mengakomodasi kepentingan para sekutu untuk mengekstraksi kekuasaan secara lebih eksploitatif. Perbuhulan kepentingan ekonomi dan politik inilah yang merupakan ekspresi telanjang dominasi kalangan oligarkh, yang berusaha mempertahankan kekuasaan eksesif mereka melalui pengambilan keputusan dan kebijakan negara.

Tidak cukup menyandera negara lewat keputusan dan kebijakan yang memihak kepentingan sepihak mereka, para oligarkh juga perlu untuk memastikan bahwa seluruh proses tersebut aman dari gangguan publik. Inilah yang kemudian melahirkan kekuasaan represif negara, termasuk dengan mereduksi kebebasan sipil. Padahal, semasa Pemilu, suara massa yang sama telah dieksploitasi lewat perseteruan politik yang begitu konfrontatif.

Berhadapan dengan situasi tersebut, tugas civil society menjadi kian berat pada tahun-tahun mendatang. Tidak sekadar berhadapan dengan kekuasaan negara yang kian eksesif hendak mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat, kekuatan civil society yang juga tergerus progresivitasnya tersebut harus bertarung melawan kekuatan oligarkh yang telah menawan kekuasaan negara. Bahkan, elemen-lemen konservatif dalam masyarakat pun membutuhkan penanganan yang tidak ringan. Alhasil, pada 2020 kita tidak akan mendapati lompatan kualitas demokrasi Indonesia, kendati proses elektoral mungkin mengalami peningkatan kualitas dalam aspek pelingkupan partisipasi.

Arif Susanto, Analis Politik Exposit Strategic
arifsusanto@expositstrategic.com

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *