Ancaman Internal Demokrasi

Ancaman Internal Demokrasi

Krisis mendera demokrasi global tersebab oleh ancaman yang dihunuskan bukan semata oleh otoritarianisme. Yang lebih memprihatinkan demokrasi terancam secara internal. Sumber ancaman tersebut ialah politik kebencian berbalut populisme, yang menggejala dalam kontestasi elektoral. Selain pembangunan berkeadilan dan penerimaan budaya demokrasi, dunia membutuhkan suatu diskursus kritis sebagai penawar krisis demokrasi.

Hanya berselang tiga dekade sejak publikasi The End of History? karya Francis Fukuyama di The National Interest, Foreign Affairs edisi Mei/Juni 2018 menerbitkan suatu pertanyaan yang kontradiktif, “Is Democracy Dying?” Pada kedua momentum, kita berada di persimpangan. Bedanya, dulu dunia diliputi optimisme, sedangkan dunia sekarang dirundung pesimisme berkenaan masa depan demokrasi.

Fukuyama (1989) menegaskan kita mendapati bukan sekadar berakhirnya Perang Dingin, melainkan berakhirnya sejarah. Evolusi ideologi manusia, demikian Fukuyama menyimpulkan, telah mencapai bentuk finalnya lewat universalisasi demokrasi liberal. Huntington (1989) segera mengkritisi tinjauan Fukuyama itu berlandaskan spekulasi filosofis, bukan beralaskan analisis sejarah.

Masa Depan Demokrasi

Selanjutnya, Huntington (1991) mengidentifikasi antara 1974 dan 1990. Sedikitnya 30 negara bertransisi menuju demokrasi. Dia meyakini gelombang ketiga demokratisasi dalam sejarah dunia modern telah tercipta lewat suatu revolusi demokrasi global. Namun, Huntington juga sadar ada hambatan-hambatan yang mungkin membalikkan demokrasi.

Bahkan ketika demokrasi telah mengalami suatu pertumbuhan dramatis secara global di sekitar 60% pemerintahan yang ada, Huntington (1997) tetap meragu, “Bagaimana kiranya masa depan demokrasi?” Jawaban atas pertanyaan tersebut menurut Huntington, bergantung pada dua hal pokok, pembangunan ekonomi dan penerimaan budaya terhadap nilai-nilai demokrasi.

Ancaman terhadap demokrasi pada kenyataannya bukanlah sama sekali baru. Freedom House (2018) melaporkan demokrasi berada dalam krisis. Hasil kajian mereka menunjukkan bahwa kebebasan global terus-menerus mengalami kemunduran selama dua belas tahun terakhir. Dampaknya, kepercayaan terhadap gagasan demokrasi—termasuk di kalangan muda—turut merosot.

Fukuyama tepat ketika menunjuk ancaman fasisme dan komunisme, yang kemudian bangkrut, tetapi tantangan terkini demokrasi bergeser. Freedom House memandang populisme dan otoritarianisme sebagai ancaman ganda bagi demokrasi global. Secara ironis, editor Foreign Affairs  Gideon Rose menyebut musuh terbesar demokrasi kini justru berasal dari dalam.

Rezim-rezim otoriter yang menindas lewat kekerasan dan agresi, tentu saja, masih membahayakan. Namun, di tengah lemahnya kehendak dan kepemimpinan demokratis, politik kebencian dapat membonceng populisme untuk menghunuskan ancaman terbuka melalui kontestasi elektoral. Gelombang ancaman internal terhadap demokrasi ini, celakanya, nyaris mengglobal.

Diskursus kritis

Gejala politik kebencian berbalut populisme cenderung menguat di negara-negara majemuk yang dirundung masalah ekonomi dan demografi. Di tengah absennya kontestasi ideologis dan minimnya gagasan perubahan, para demagog datang menguarkan prasangka identitas dan menunjuk ketidakbecusan elite sebagai sumber krisis. Parahnya, mereka hampir tidak menawarkan solusi.

Sementara itu, permusyawaratan rakyat dalam demokrasi itu merupakan suatu jalan nalar, rasionalitas bekerja tidak terlalu baik di sini. Kesenjangan komunikasi, yang ditandai begitu banyak ketidaktahuan dan ketidakpedulian, mendorong kebohongan masif sebagai modal elektoral. Propaganda pun menghasilkan dukungan populer sekaligus pembelahan sosial.

Media sosial memiliki peran secara khusus sebagai sarana penyebarluasan insinuasi, agitasi, dan bentuk-bentuk lain disinformasi sehingga membentuk suatu masyarakat yang konfrontasional. Melemahnya peran resolusi konflik pada lembaga-lembaga sosial berikut memudarnya inisiatif mereka untuk menyelesaikan problem-problem kemasyarakatan telah membuka ruang bekerjanya politik kebencian.

Gejala semacam ini berlangsung dalam skala global, tidak terkecuali di Indonesia. Seturut menghangatnya suhu politik menjelang Pemilu 2019, bara politik kebencian dinyalakan demi tujuan elektoral. Manakala basis literasi komunikasi dan literasi politik begitu minim, pemerintah justru memilih pendekatan hukum, yang berkarakter represif, untuk menghadapi negativitas tersebut.

Karakter demokrasi, yang antara lain ditandai kebebasan, meninggalkan celah yang kemudian dieksploitasi para demagog justru untuk mengancam demokrasi itu sendiri. Di sini kita mendapati keterbatasan fokus Huntington yang melihat tidak lebih daripada pembangunan ekonomi dan penerimaan budaya sebagai faktor determinan yang menjaga bekerjanya demokrasi.

Apa yang tercecer dari perhatian Huntington ialah perlunya penopang diskursus kritis di antara warga negara sebagai pemegang kedaulatan. Pembangunan ekonomi dapat bekerja secara baik di negara-negara dengan demokrasi terbelakang. Namun, pada kedua situasi, diskursus kritis nyaris mandek.

Demi mengobati krisis demokrasi global, kita membutuhkan bukan sekadar pembangunan ekonomi berkeadilan. Literasi komunikasi dan literasi politik menjadi suatu kemendesakan untuk memacu keterlibatan publik dalam suatu diskursus kritis. Di luar tangan negara, di sini dibutuhkan kapasitas infrastruktur politik dengan peran-peran penguatan sosial, terutama oleh partai politik, media massa, dan organisasi-organisasi non-pemerintah. Tanpa pemenuhan syarat-syarat tersebut, kontestasi elektoral hanya akan menjadi panggung penggerogotan demokrasi oleh para demagog.

*) Tulisan telah dimuat di kanal Opini, Media Indonesia, Jumat, 22 Juni 2018.

Arif Susanto, Analis Politik Exposit Strategic
[email protected]

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *