Ilustrasi Dana Kampanye

Dana Besar, Menang Besar?

Secara umum memang terdapat kecenderungan bahwa partai-partai dengan dana kampanye besar berhasil memperoleh suara dukungan yang juga besar. Dana kampanye tersebut sebagian besar terserap untuk pengadaan alat peraga dan akomodasi kampanye. Sementara, model kampanye yang ada belum mampu mendorong keterlibatan kritis publik pemilih.

Menilik Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye partai-partai politik, tampak bahwa pengeluaran rata-rata partai pada 2019 mengalami penurunan dibandingkan pada 2014. Namun, lonjakan dana kampanye terjadi pada Pilpres, dari sekitar Rp 461 M pada 2014 menjadi sekitar Rp 812 M pada 2019. Terdapat kemungkinan bahwa energi partai-partai lebih banyak terserap untuk Pilpres, dengan harapan besar dampak elektoral terhadap partai-partai pendukung Capres-Cawapres.

Menimbang hasil hitung cepat berbagai lembaga survei, kemungkinan tidak terdapat perubahan signifikan komposisi partai yang lolos ke Senayan. Dinamika distribusi suara di antara partai-partai nasionalis dan partai-partai berbasis Muslim juga tidak mengalami pergeseran luar biasa, dengan komposisi sekitar 70:30.

Dengan model kampanye yang relatif ajek, besaran dana kampanye lebih memberi keuntungan terhadap keterpilihan kandidat dibandingkan terhadap pendidikan pemilih. Selain menunjukkan inefisiensi, dana kampanye yang terus membengkak juga mempersempit ruang kompetitif bagi kandidat dan partai dengan jumlah dana kampanye lebih kecil.

Pada kenyataannya, sulit untuk mendapatkan jumlah pasti penerimaan dan pengeluaran Parpol. Rendahnya disiplin pencatatan keuangan partai diperparah oleh ketertutupan dan inefisiensi, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari relasi klientelistik dalam tubuh Parpol. Hal ini mendukung praktik korupsi politik yang kerap menjerat partai-partai dengan kekuasaan lebih besar.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa dana kampanye menentukan segalanya. Hal ini masih harus ditopang syarat-syarat penting yang secara tradisional memengaruhi eksistensi Parpol di Indonesia; yaitu infrastruktur meluas, personalitas dan ketokohan elite, serta onderbouw atau organisasi massa yang terafiliasi Parpol. Paduan faktor-faktor tersebut memberi kontribusi pada power broker  dan vote getter, yang dibutuhkan untuk mendapatkan kekuasaan.

Arif Susanto, Analis Politik Exposit Strategic
arifsusanto@expositstrategic.com

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *