Dinasti Politik

Dinasti Politik Pilkada 2018

Setiap orang, sejauh memenuhi syarat, memiliki hak politik untuk mencalonkan diri dalam suatu kontestasi untuk memperebutkan jabatan publik, termasuk dalam Pilkada. Karena itu, tepatlah ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal yang menuntut seorang calon tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan.

Pada sisi lain, tidak setiap calon yang memiliki hubungan kekerabatan itu pasti berusaha mengembangkan suatu dinasti politik dalam makna negatifnya. Sehingga, alih-alih perlu diatur larangan pencalonan, hal ini lebih mengandaikan suatu budaya politik egaliter dan non-oligarkis. Sayangnya, budaya politik semacam itu masih sering absen dari panggung politik Indonesia.

Pada Pilkada serentak 2017, 12 calon dari 11 daerah memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana atau figur politik berpengaruh. Delapan di antara mereka terpilih menduduki jabatan hingga 2022. Sebagian dari mereka memiliki kapabilitas mumpuni. Sebagian lainnya lebih mengandalkan sumber daya dan pengaruh politik keluarga untuk dapat terpilih.

Pada Pilkada tingkat Provinsi 2018 ini, perhatian layak diarahkan ke Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, NTB, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan. Di Kalimantan Barat, Karolin adalah putri gubernur inkumben Cornelis. Di Sumatera Selatan, Dodi Reza Noerdin adalah putera gubernur inkumben Alex Noerdin. Di NTB, Sitti Rohmi Djalilah adalah kakak gubernur inkumben Zainul Madjid.

Sementara di Maluku Utara, bersaing kakak-adik Abdul Ghani Kasuba dan Muhammad Kasuba, yang pertama adalah inkumben gubernur Maluku Utara dan yang kedua adalah mantan Bupati Halmahera Selatan. Sedangkan di Sulawesi Selatan sangat kompleks, Ichsan Yasin Limpo adalah adik gubernur inkumben Syahrul Yasin Limpo, juga ada kakak beradik Aziz dan Andi Mudzakkar.

Karolin dan Dodi tidak memiliki kelayakan etis untuk mencalonkan diri, terutama karena masing-masing baru terpilih sebagai bupati di Landak dan Musi Banyuasin pada 2017. Sedangkan di wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Selatan, kekerabatan telah lama menjadi alat politik sehingga di kedua wilayah berkembang dinasti politik.

Situasi ini tidak lepas dari ketimpangan sosial, di mana sumber-sumber ekonomi dan politik di wilayah tertentu memusat di tangan para oligarkh. Kedua, hal ini menunjukkan buruknya rekrutmen dan pendidikan politik yang dilakukan partai-partai. Ketiga, lemahnya kontrol sosial terdampak rendahnya literasi politik dan senjangnya distribusi sumber daya di kalangan massa. Ketiga hal inilah yang mendesak diperbaiki jika kita menghendaki untuk meminimalisasi peluang terbangunnya dinasti politik.

Arif Susanto
[email protected]

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *