Korupsi

Diskursus Melawan Korupsi Politik

Sudah sejak Pilkada Serentak 2015 KPK memberi perhatian lebih intensif terhadap potensi korupsi oleh kepala daerah atau calon kepala daerah. Bukan hanya dalam bentuk pencegahan, melainkan juga dengan mengoptimalkan penindakan. Pada akhir 2017, KPK bahkan juga bekerja sama dengan Bawaslu untuk mencegah politik transaksional.

Selama 2017, delapan kepala daerah ditangkap KPK karena didakwa korupsi, sebagian di antaranya menerima suap untuk mengalang dana kampanye Pilkada 2018. Pada awal 2018, berturut-turut KPK menjerat Bupati Hulu Sungai Tengah Selatan Abdul Latief, Bupati Kebumen M Yahya Fuad, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan, Bupati Jombang Nyono Suharli, Gubernur Jambi Zumi Zola, Bupati Ngada Marianus Sae, dan terakhir Bupati Subang Imas Aryumningsih.

Fakta ini menunjukkan bahwa skala korupsi politik tidak menurun meskipun berbagai seruan dan langkah pencegahan maupun penindakan dijalankan. Pada peringatan Hari Anti Korupsi 2017 Presiden mengingatkan para kepala daerah agar tidak korupsi, suatu seruan yang kemudian diulang kembali pada tahun ini. Terlepas dari penindakan KPK, kita membutuhkan suatu perubahan budaya politik mendasar.

Lemahnya pelembagaan politik, yang ditandai pemusatan kekuasaan di tangan segelintir elite Parpol, memungkinkan transaksi yang begitu mahal untuk membeli rekomendasi pencalonan. Hal serupa dipicu pula oleh lemahnya pengkaderan politik, sehingga Parpol bersedia mengajukan calon non-kader dengan syarat mahar politik tertentu.

Selain itu, buruknya komunikasi politik dengan massa pemilih, membuat sebagian kandidat memilih jalan pintas membeli suara lewat politik uang. Problem komunikasi politik ini pula yang menciptakan jor-joran pemasaran politik berbiaya mahal selama masa kampanye.

Celakanya, tidak satu pun di antara politik biaya mahal itu yang berkontribusi bagi pencerdasan dan pemberdayaan pemilih. Jika para politikus mampu mengubah tatanan politik menjadi lebih diskursif, melalui pertarungan gagasan sebagai solusi problem-problem sosial, ada peluang bahwa politik transaksional dapat diminimasi dan biaya politik dapat diturunkan.

Arif Susanto
arifsusanto@expositstrategic.com

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *