Dua Uppercut Jokowi untuk Kelas Menengah Indonesia

Rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan kelas II juga pencabutan subsidi 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA pada 2020 menghentak publik.

Bagaimana tidak, rencana itu disampaikan dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama, hanya berselang sekitar satu pekan saja. Penolakan pun deras mengalir, mulai dari anggota DPR, buruh, pengusaha, pelaku UMKM, hingga tentu saja para netizen.

Dua rencana pemerintah ini ibarat pukulan uppercut yang dihujamkan dua kali ke ulu hati. Sesak.

“Boleh disebut sebagai pukulan ganda terutama bagi masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah,” ujar analis politik Exposit Strategic Arif Susanto kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (5/9/2019).

Rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dan pencabutan subsidi 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA sukar untuk diterima. Sebab ketika inefisiensi masih menjerat pengelolaan utilitas publik, justru publik yang pertama diminta untuk menanggung beban persoalan tersebut.

Arif menilai, problem pokok yang menjerat BPJS Kesehatan maupun PLN adalah adalah mismanajemen, termasuk carut marut pengelolaan yang sudah akut. Dalam kasus BPJS Kesehatan misalnya, audit BPKP mengungkapan bahwa banyak data bermasalah dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di antaranya yakni peserta ganda, peserta yang NIK-nya tidak sesuai, peserta yang sudah meninggal, hingga manipulasi data gaji karyawan oleh perusahaan.

Sementara itu, PLN juga masih dirundung masalah pelik. Mulai dari kontrak yang kurang menguntungkan hingga persoalan korupsi.

Harusnya pembenahan manajemen BPJS Kesehatan dan PLN adalah hal pertama yang harus dilakukan agar kedua lembaga dapat menopang tugas negara untuk menghadirkan layanan yang prima sekaligus terjangkau. Ironisnya pemerintah justru seakan melimpahkan segala persoalan itu ke masyarakat.

“Pada sisi lain, publik juga tidak mendapati sensitivitas penyelenggara negara,” kata Arif.

Hal ini sangat kontra produktif dengan semangat pemerintah melakukan penggantian mobil dinas menteri misalnya yang menelan anggaran Rp 147 miliar. Atau semangat memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan yang diperkirakan menelan dana hingga Rp 400 triliun lebih.

Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah diingatkan bahwa kenaikan biaya yang ditanggung langsung masyarakat akan menjadi warisan buruk di akhir periode pertamanya. “Jangan sampai kenaikan yang tidak populer ini dan membebani rakyat bawah. Ini akan menjadi legacy Pak Jokowi di era periode pertama,” ujar Anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi saat rapat kerja dengan pemerintah, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Pemerintah diminta lebih peka terhadap rakyat sebelum mengambil keputusan menaikkan biaya-biaya yang akan berdampak langsung kepada masyarakat.

Anggota Komisi XI lainnya, Elviana dari Fraksi PPP menolak usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah. Ia heran pemerintah justru dengan mudah mau menambah beban rakyat. Padahal kata dia, pemerintah punya cukup anggaran.

Hal itu mengacu kepada semangat pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan dengan perkiraan dana lebih dari Rp 400 triliun. Padahal defisit BPJS Kesehatan diperkirakan Rp 32,8 triliun pada 2019. “Memindahkan ibu kota saja mampu kok,” kata dia.

Sumber: Kompas.com

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *