Gejala Politik Pascakebenaran

Gejala Politik Pascakebenaran

Gejala politik pascakebenaran tampak menguat selama proses Pemilu 2019 dan berlanjut hingga kini. Gejala ini ditandai oleh penyebarluasan pernyataan-pernyataan tidak berdasar, atau bahkan kebohongan, yang dikemas sedemikian rupa sehingga ia memiliki daya tarik emosional. Fakta objektif menjadi tergeser karena pernyataan seolah argumen tersebut didengungkan berulang-ulang sehingga memengaruhi kuat opini publik. Inilah suatu gerhana kebenaran.

Meskipun bukan suatu gejala sama sekali baru, politik pascakebenaran mulai menguat selama Pilkada Jakarta 2017. Keberhasilan untuk mengemas propaganda kebohongan sebagai bagian strategi politik dalam kontestasi elektoral tersebut tampak hendak diulang dalam Pemilu 2019. Dampaknya, dua tahun terakhir politik nasional menjadi begitu keruh oleh perseteruan berkelanjutan.

Disinformasi dan kebencian berbasis identitas menjadi bagian penting pengendalian manipulatif kesadaran massa, yang kemudian diarahkan untuk mendongkrak elektabilitas. Meskipun begitu, masyarakat memiliki daya tahan relatif bagus berhadapan dengan semburan kebohongan tersebut. Buktinya, meskipun memberi keuntungan politik bagi yang menyebarkannya, isu serupa tidak menghasilkan keterpilihan dan tidak pula berdampak konflik horizontal.

Penguatan etika menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi politik nasional, terutama berhadapan dengan Pemilu. Selain itu, pembangunan kesadaran politik dan tingkat melek informasi menjadi suatu syarat mutlak bagi partisipasi cerdas masyarakat politik. Hal ini kiranya dapat mencegah politik pascakebenaran dari menghambat laju konsolidasi demokrasi Indonesia.

Arif Susanto, Analis Politik Exposit Strategic
arifsusanto@expositstrategic.com

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *