Kenaikan Dana Parpol

Kenaikan dana bantuan pemerintah untuk Parpol yang membengkak sepuluh kali lipat, hingga mencapai Rp 124,92 miliar, membebani keuangan negara. Pada saat bersamaan, DPR juga mengajukan kenaikan anggaran yang fantastis mencapai Rp 7,2 triliun. Ada kecenderungan bahwa pemerintah dan DPR satu suara tentang lonjakan alokasi, yang terang menambah defisit APBN tersebut.

Menimbang momentum, tampaknya partai-partai politik sedang berusaha memanfaatkan sebesar mungkin anggaran negara untuk persiapan mereka menghadapi Pemilu 2019. Ini juga merupakan langkah pemerintah untuk menaikkan posisi tawar terhadap partai-partai politik, seperti yang dinyatakan Wakil Presiden, “supaya mereka tidak minta macam-macam.”

Biaya politik yang demikian tinggi hanya akan berdampak positif jika sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk pendidikan politik publik, yang selama ini kerap diabaikan partai-partai politik. Pemberdayaan pemilih, yang pada Pemilu 2014 berjumlah 186.612.255, akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas Pemilu dan demokrasi kita.

Selain soal alokasi, publik juga perlu mencermati aspek pengawasan dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut. Dengan korupsi politik yang menjangkiti banyak Parpol, tuntutan transparansi perlu digemakan keras agar tercipta akuntabilitas. Kita tidak ingin hal ini hanya menjadikan Parpol bergantung kepada pemerintah, kita juga tidak ingin Parpol menggangsir keuangan negara.

Arif Susanto
[email protected]

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *