Kisruh Internal KPK

Kisruh internal KPK itu mengindikasikan dua hal pokok. Pertama, lemahnya soliditas organisasi yang semakin parah sejak pemberhentian Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai komisioner KPK. Kedua, kerasnya tekanan politik dari DPR, yang menemukan momentum baru setelah kegagalan upaya merevisi UU KPK dalam tiga tahun terakhir.

Di bawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki maupun Agus Rahardjo, polarisasi internal KPK menguat. Muatan kepentingan berpengaruh terhadap penyidikan kasus-kasus korupsi sekaligus berdampak pada prioritas penanganan perkara. Perseteruan antar-penyidik memperburuk kondisi, bahkan setelah KPK gagal menuntaskan penanganan korupsi BLBI dan korupsi sektor Minerba.

Pada sisi lain, penanganan mega korupsi KTP elektronik telah mengusik ketenangan elite politik nasional. Di tengah goyahnya soliditas KPK, ini menjadi momentum baru bagi DPR untuk berusaha melucuti kewenangan KPK. Substansi pelemahan tersebut seolah menemukan pembenarannya lewat terkuaknya problem-problem internal KPK oleh Pansus Angket KPK.

Situasi ini mungkin teratasi jika publik berhasil menekan DPR untuk tidak menjadikan KPK sebagai pertaruhan politik sekaligus mengakhiri keberadaan Pansus Angket KPK. Harapan lain adalah jika Presiden Jokowi segera berinisiatif untuk membentuk Tim Pencari Fakta penyerangan Novel Baswedan dan turut menekan DPR untuk tidak memperlemah KPK. Terakhir, KPK sendiri melakukan pembenahan organisasional, dengan meningkatkan profesionalisme penyidik serta mengantisipasi serangan balik para koruptor lewat jalur hukum maupun politik.

Arif Susanto
[email protected]

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *