Konsolidasi Pemerintahan Jokowi-JK Begitu Menyita Energi

Tiga tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wapres M Jusuf Kalla (2014-2017), diwarnai ketegangan yang nyaris tiada mengendur. Hal ini mengakibatkan energi terbesar pemerintah harus didayagunakan untuk melakukan konsolidasi kekuasaan.

Demikian pendapat pengamat politik Exposit Strategic Arif Susanto, dalam diskusi bertema “Meneropong Resiko di Tahun Politik” di Graha STR, Ampera, Jakarta Selatan, siang ini (22/12).

“Bagaimana energi begitu tersita untuk konsolidasi pada 2014 hingga 2017 ini. Ini karena pasca Pilpres 2014, negeri ini terbelah dan pertarungan di parlemen ternyata dimenangkan bukan pendukung Jokowi-JK. Maka baru bisa tercapai konsolidasi setelah parpol yang semula tergabung dalam koalisi yang mengusung Prabowo-Hatta, menyeberang menjadi pendukung pemerintah, dan dapat jabatan menteri,” kata Arif.

Menurut dia, pada 2017, pemerintahan Jokowi-JK juga dinilai gagal membendung maraknya penggunaan identitas sebagai instrumen politik kebencian. Hal ini ‘ditunjang’ oleh kesenjangan ekonomi yang juga meningkat.

“Jadi kesenjangan ekonomi ini perlu diwaspadai bersama. Karena faktanya di tengah maraknya pembangunan infrastruktur, ternyata kesenjangan justru meningkat. Ekonomi pun mandeg,” kata Arif.

Menurunnya, kesenjangan ini merupakan bensin bagi maraknya politik kebencian. “Maka pada 2018 yang merupakan tahun politik dan tahun pemanasan menjelang Pemilu 2019, maka Jokowi harus tetap waspada, dan terus menjaga tertib sosial dan keamanan, walaupun berdasarkan survei-survei elektabilitas dia masih tertinggi,” ujarnya.

 

Hartono Harimurti
SUARAMERDEKA.COM

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *