Lonjakan Fantastis Dana Kunjungan Kerja DPR

Usulan kenaikan anggaran DPR yang fantastis menabrak nalar publik, yang dipandang tidak memahami kebutuhan wakil rakyat. Bagaimana tidak, dalam waktu bersamaan DPR meminta kenaikan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri, dana serap aspirasi, juga dana untuk pembangunan gedung baru dan penataan kompleks parlemen. Total anggaran 2018 yang mereka ajukan sebesar Rp 5,7 T.

Khusus untuk kunjungan kerja DPR ke luar negeri, anggaran yang mereka ajukan naik hampir 70 persen hingga sebesar Rp 343,5 M. Ini terkesan ironis mengingat tahun lalu saja BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 945,465 miliar atas kunjungan kerja DPR. Sedangkan dalam kunjungan ke luar negeri, cukup sering terdapat masalah penyalahgunaan kekuasaan anggota DPR.

Kita ingat Setya Novanto dan Fadli Zon yang bertemu Donald Trump di sela Konferensi IPU di New York 2015, atau pelesir 13 anggota Komisi X ke Stadion Old Trafford saat kunjungan kerja ke Inggris 2011. Tidak kurang, sebagian anggota DPR menuntut layanan khusus dari KBRI atau KJRI untuk kepentingan pribadi mereka di luar negeri. Hal-hal semacam itu sungguh memalukan.

Moratorium kunjungan ke luar negeri tampaknya tidak diikuti evaluasi menyeluruh atas efektivitas agenda tersebut. Akibatnya, moratorium itu justru dijadikan alasan penaikan anggaran. Selain membebani APBN di tengah lesunya perekonomian, kunjungan semacam itu juga menafikan perkembangan teknologi yang memungkinkan pembelajaran dan komunikasi jarak jauh. Lebih daripada itu, tidak pernah ada diskusi publik tentang kehendak sepihak DPR untuk menaikkan secara fantastis anggaran mereka.

Arif Susanto
[email protected]

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *