Ilustrasi

Masalah Klasik Pemilih Ganda

Polemik seputar Daftar Pemilih Tetap [DPT] berkaitan dengan masalah adanya pemilih ganda merupakan masalah klasik dalam Pemilu nasional. Hal tersebut berakar pada tiga hal pokok.

Pertama, administrasi kependudukan yang belum kunjung bagus. Kementerian Dalam Negeri, yang bertanggung jawab terhadap persoalan ini, memang tidak profesional menanganinya. Selain korupsi dan inefisiensi proyek administrasi kependudukan, daya jangkau Kemendagri untuk melingkupi daerah-daerah terpencil masih terbatas, kehendak untuk menghadirkan layanan prima juga kurang.

Kedua, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selalu menoleransi pemilih ganda. Setiap penyelenggaraan Pemilu pasti ditemukan pemilih ganda, dan KPU selalu bersikap apologetik; antara lain dengan menyatakan bahwa Pemilu di negara mana pun pasti ada pemilih ganda. Pada sisi lain, koordinasi KPU dengan Kemendagri, Parpol, dan Bawaslu juga buruk, bahkan terkesan saling menyalahkan.

Ketiga, sikap Parpol yang cenderung mencari kambing hitam. Kekisruhan administrasi kependudukan turut pula dinikmati oleh Parpol, yang menemukan alasan mengapa mereka kalah dalam Pemilu. Mestinya, sebagai pihak paling berkepentingan, Parpol membantu KPU menyelesaikan masalah ini. Bukan malah menuding banyak pihak dan mempolitisasi ini demi meraih suara dukungan.

Dibandingkan saling menyalahkan, pihak-pihak mulai dari penyelenggara Pemilu, Kemendagri, dan Parpol harus menyingkirkan ego untuk bekerja sama menghadirkan Pemilu yang berkualitas. Problem pemilih ganda tidak bisa dipandang enteng, namun tidak patut pula dipolitisasi. Harus ada kesadaran untuk tidak memberi toleransi [zero tolerance] terhadap maladministrasi dalam Pemilu.

Arif Susanto, analis politik Exposit Strategic
[email protected]

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *