Koruptor

Mencegah Koruptor Berkuasa

Niat baik KPU untuk menyusun PKPU yang akan mencegah mantan terpidana korupsi atau koruptor dari mencalonkan diri dalam Pemilu legislatif berpeluang gagal. Peluang pertama karena rancangan ini potensial ditentang dalam konsultasi KPU dengan DPR atau pemerintah. Peluang kedua, seandainya disepakati dengan DPR dan pemerintah, aturan itu rentan digugat ke Mahkamah Agung karena dipandang tidak memiliki acuan spesifik dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.

Rekrutmen politik tersangka korupsi dan mantan terpidana korupsi dalam Pemilu dan Pilkada telah lama menjadi kontroversi. Lemahnya intensi untuk melarang hal tersebut dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada tidak lepas dari fakta bahwa dalam kasus tertentu, korupsi politik menjadi modus pengumpulan dana politik untuk bertarung dalam Pemilu maupun Pilkada.

Selain bersandar pada aturan hukum, pencegahan secara normatif hal tersebut sesungguhnya bergantung pada budaya politik demokratis. Lemahnya budaya demokrasi dalam tubuh partai politik menjadi persoalan serius yang bukan hanya memperlemah otonomi kelembagaan Parpol, melainkan juga menumbuhkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi.

Terlepas ada atau tiadanya larangan bagi tersangka korupsi dan mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam Pemilu dan Pilkada, koruptor jelas tidak memiliki legitimasi sebagai calon pemimpin politik. Partai politik harus segera berubah atau menunggu hancur oleh pembusukan politik yang berlangsung sistematis dalam tubuh kekuasaan.

Arif Susanto, analis politik Exposit Strategic
[email protected]

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *