Pilkada

Menekan Politik Berbiaya Tinggi Pilkada

Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2005, Pilkada langsung telah melahirkan banyak pemimpin; dari yang sukses membangun hingga yang korup. Artinya, sistem ini tidak serta-merta menghasilkan tatanan lebih baik dibandingkan Pilkada tidak langsung oleh DPRD. Terdapat kondisi cukup kompleks yang turut berkontribusi pada kualitas Pilkada. Namun, kita dapat menunjuk sedikitnya lima problem besar dalam rezim Pilkada yang melahirkan politik berbiaya tinggi.

Pertama, pola rekrutmen calon pemimpin cenderung instan dengan mengedepankan peran Parpol sebagai broker politik. Kedua, pemusatan kekuasaan di tangan elite politik menumbuhsuburkan klientelisme. Ketiga, Pilkada di beberapa daerah menjadi arena perbuhulan antara oligarkh ekonomi dan oligarkh politik. Keempat, lemahnya pendidikan politik pemilih membuka peluang terjadinya politik uang. Kelima, politik pencitraan minus substansi memberi beban biaya pemasaran politik.

Menekan biaya politik, dengan demikian, dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas demokrasi. Alih-alih mengembalikan kuasa pemilihan di tangan DPRD, yang pada 2014 telah dianulir pemerintahan SBY, perbaikan drastis dapat dilakukan pada lima hal yang telah disebut di atas. Selain berpeluang menekan biaya politik, hal tersebut kiranya dapat meningkatkan secara simultan kualitas Pilkada.

Melihat peran signifikan Parpol, lembaga ini membutuhkan suatu pembaruan menyeluruh. Selain pelembagaan politik, Parpol dituntut cerdas melakukan rekrutmen politik maupun pendidikan politik bagi pemilih. Ketiga hal tersebut dapat merevitalisasi peran Parpol dalam melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan politik.

Arif Susanto, analis politik Exposit Strategic
arifsusanto@expositstrategic.com

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *