Mengembalikan Pilkada Tak Langsung?

Mengembalikan Pilkada Tak Langsung?

Wacana Pilkada oleh DPRD itu seperti hendak membalikkan jarum jam, sebab sejak Juni 2005 kita telah melaksanakan Pilkada langsung sebagai jawaban atas problem representasi dan akuntabilitas kekuasaan. Keputusan DPR untuk mengembalikan pemilihan tidak langsung pun telah direvisi melalui Perppu No 1/2014. Terakhir, UU Pilkada bahkan telah kembali direvisi pada 2016.

Bahwa kini penyelenggaraan Pilkada langsung membutuhkan biaya besar, jawabannya ada pada efisiensi, yang menuntut KPU dan Bawaslu bekerja lebih cermat dan hemat. Biaya pengamanan yang besar juga dapat ditekan seandainya partai-partai politik dan para kandidat berkomitmen dengan janji Pilkada Damai serta pelaksanaan prinsip jujur dan adil.

Pemberantasan politik uang pun mestinya tidak sekadar lips service. Selain menghapuskan mahar politik, pembatasan biaya kampanye juga menjadi solusi jangka pendek. Dalam jangka panjang, selain melakukan modernisasi organisasi, partai politik juga harus memperbaiki rekrutmen politik dan pendidikan politik demi memperkuat kaderisasi dan munculnya calon-calon pemimpin.

Situasi di atas menunjukkan bahwa problem korupsi politik tidak dilahirkan secara langsung oleh Pilkada langsung, melainkan oleh inefisiensi penyelenggaraan Pilkada dan lemahnya pelembagaan politik terutama dalam tubuh partai. Mengembalikan Pilkada di tangan DPRD tanpa mengubah kedua hal tersebut hanya akan memperburuk keadaan.

Arif Susanto, analis politik Exposit Strategic
[email protected]

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *