Perppu Ormas Jangan Jadi Alat Represi

Rapat Paripurna DPR pada 24/10/2017 mengesahkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Dari total 445 anggota DPR yang hadir, 314 di antaranya setuju dan 131 lainnya tidak setuju. Persetujuan terhadap Perppu Ormas tersebut diberikan oleh fraksi-fraksi PKB, PDIP, Hanura, Nasdem, PPP, Demokrat, dan Golkar. Sedangkan yang tidak setuju berasal dari fraksi-fraksi Gerindra, PKS, dan PAN.

Hal ini memperkuat polarisasi politik pada level nasional yang mengerucut pada dua kubu secara berseberangan. Kecuali persetujuan Fraksi PD, tidak ada yang mengejutkan pada polarisasi tersebut. Dalam jangka pendek polarisasi ini akan bertahan, kecuali PD yang mungkin akan tetap berayun di antara kedua kubu, bergantung pada isu yang diperselisihkan. Inilah realitas pragmatisme politik.

Fraksi-fraksi PKB, PPP, dan Demokrat menuntut revisi mekanisme peradilan, masa hukuman, dan penjelasan kembali tafsir bertentangan dengan Pancasila dalam Perppu dimaksud. Catatan ini penting untuk diakomodasi dalam RUU mendatang agar ia tidak potensial dijadikan alat represi. Pada sisi lain, tersedia mekanisme hukum untuk menindak organisasi yang menentang dasar negara.

Selanjutnya, pemerintah perlu memerhatikan beberapa hal berikut. Pertama, Kemenkumham harus lebih saksama meninjau permohonan status badan hukum suatu Ormas. Kedua, pemerintah perlu merumuskan suatu mekanisme peradilan sebagai langkah pembubaran suatu Ormas. Ketiga, ketentuan pidana dalam Perppu tidak dijadikan sebagai alat pembungkaman kritisisme. Keempat, implementasi aturan harus dilakukan secara fair dengan tidak menyasar organisasi tertentu secara selektif.

Arif Susanto
[email protected]

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *