Pilkada Jakarta Gagal Mengembangkan Tradisi Demokrasi

Beberapa hal dapat ditunjuk untuk mengindikasikan kegagalan Pilkada Jakarta untuk mengembangkan suatu tradisi demokrasi.

  • Pertama, partai-partai politik belum mampu mengajukan kader terbaik mereka. Partai-partai politik lebih suka: berkoalisi untuk mengajukan figur populer non-partai atau menjadi bagian koalisi besar untuk mengajukan kembali petahana. Sebagian partai bahkan belum bertransformasi dari peran tradisional mereka sebagai broker politik.
  • Kedua, elite tertinggi partai memanfaatkan dukungan politik mereka untuk memperkuat patronase dan pemusatan kekuasaan. Pelembagaan pada tataran partai terus-menerus dikalahkan konsolidasi kekuasaan pada tataran personal pemimpin partai. ‘turun gunung-nya’ pemimpin tertinggi partai hanya menunjukkan kuatnya oligarkisme politik dan lemahnya otonomi lembaga pada tataran wilayah/daerah.
  • Ketiga, kemampuan dialog para kandidat tidak bagus dan tidak banyak alternatif program yang cerdas. Dibandingkan berdialog untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi, mereka lebih pandai memuji diri sendiri atau menjelekkan lawan. Dibandingkan membangun kecerdasan pemilih, mereka lebih suka mengembangkan program-program populis yang cenderung meningkatkan ketergantungan rakyat.
  • Keempat, sulit menemukan kandidat yang tidak memainkan politik identitas [baik untuk melemahkan lawan atau memperkuat diri sendiri]. Kembalinya isu primordial yang memecah-belah adalah suatu kemunduran besar, yang menjadikan Pilkada Jakarta 2017 sebagai salah satu yang terburuk sejak era Pilkada langsung. Sementara massa terbelah, elite menikmati keunggulan politik mereka.
  • Kelima, banyak publik pemilih terjebak pada populisme dan tidak mampu mengembangkan hubungan kritis dengan kandidat. Jika ukuran pemimpin yang baik adalah yang banyak memberi fasilitas gratis bagi publik, populisme adalah kabar buruk bagi pemberdayaan dan pembangunan kapabilitas anggota masyarakat. Selain itu, publik pemilih cenderung kehilangan daya kritis atas kelemahan-kelemahan kandidat.
  • Keenam, KPUD dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta cenderung tidak profesional menjalankan peran mereka. Catatan-catatan penting mulai dari buruknya administrasi Pilkada yang membuat orang kehilangan hak suara mereka hingga pembiaran pelanggaran pidana Pemilu telah mendegradasi kualitas Pilkada Jakarta. Ketidakmampuan KPUD dan Bawaslu hanyalah mengulang cerita lama Pilkada sebelumnya, yang tidak memperoleh perhatian serius.
Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *