Pukulan Ganda dari Senayan

Penetapan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi proyek KTP elektronik bersama pembentukan Pansus Angket KPK beranggaran Rp 3,1 M telah memberi pukulan ganda bagi agenda anti-korupsi. Penggerusan kepublikan dalam tubuh DPR tersebut mungkin dilawan lewat tekanan publik bersama penguatan kelembagaan KPK dan konsistensi penegakan hukum.

DPR dan Novanto

Setelah segenap kontroversi terkait aktivitas Pansus Angket KPK, kini Ketua DPR Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek KTP elektronik. Amat memprihatinkan bahwa DPR telah menjadi salah satu episentrum korupsi politik; dan lebih memprihatinkan, mereka juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk menghambat laju pemberantasan korupsi.

Retorika DPR bahwa Pansus Angket KPK bagian dari upaya penguatan KPK itu sulit diterima nalar. Sebab, dengan intervensi mereka terhadap penegakan hukum, DPR menerabas batas menuju dominasi parlemen serta mengacaukan prinsip pembagian kekuasaan negara. Suatu ironi yang tercipta dari kombinasi ketidakpahaman tata cara bernegara dan meluapnya ambisi kuasa sebagian anggota DPR.

Ini bukanlah pukulan pertama dari Senayan. Pada 2012, Panja Revisi UU KPK menghentikan pembahasan revisi tersebut hanya setelah desakan publik. Pada 2015, revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas 2015, dan sekali lagi, desakan publiklah yang membuat rencana tersebut gagal. Revisi UU KPK kembali masuk dalam Prolegnas 2016, meski kemudian ditunda demi memberi jalan bagi UU Pengampunan Pajak.

Pantang berhenti, sejak Februari 2017, DPR melakukan sosialisasi revisi UU KPK, yang substansinya—sebagaimana rencana revisi terdahulu—cenderung melemahkan KPK. Usulan revisi tersebut, bersama persetujuan angket, menjadi lebih tidak patut karena menambah pukulan terhadap KPK, yang sebelumnya dihantam teror penyiraman air keras terhadap penyidik Novel Baswedan.

Pada sisi lain, penetapan Novanto sebagai tersangka oleh KPK kali ini membuktikan bahwa dia tidaklah kebal hukum. Akrab dengan berbagai skandal—dari cessie Bank Bali hingga proyek PON 2012, dari permintaan saham Freeport hingga proyek KTP elektronik—Novanto lihai bermanuver politik. Dengan catatan tersebut, publik berharap bahwa perkara hukum ini tidak menjadi suatu komoditas politik.

Mega korupsi proyek KTP elektronik ini, yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 2,3 T, mencederai secara serius harapan dan kepercayaan rakyat. Yaitu harapan yang tumbuh dari janji kampanye, dan kepercayaan yang diekspresikan lewat pilihan mereka dalam Pemilu. Keduanya luruh manakala politikus korup lebih setia pada hasrat keserakahannya ketimbang pemenuhan keadilan bagi rakyat.

Status sebagai tersangka korupsi sesungguhnya membuat Novanto kehilangan legitimasi sebagai Ketua  Golkar, anggota DPR, dan Ketua DPR. Tidak terdapat alasan memadai untuk mempertahankan posisinya, terutama menimbang pemanfaatan uang negara oleh Parpol dan DPR. Memberi kesempatan untuk fokus pada persoalan hukumnya, di luar tanggungan negara, juga akan berarti fair bagi Novanto.

Pukul Jatuh Koruptor

Penggerogotan kepublikan oleh keserakahan personal itu nyata dalam tindak pidana korupsi. Buchan dan Hill (2014) menunjukkan bahwa korupsi dapat dimaknai bukan semata sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik demi perolehan privat; lebih daripada itu, korupsi sendiri mengindikasikan suatu penghancuran, pembusukan, atau kemerosotan karakter moral dan politik dalam kehidupan publik.

Korupsi menjadi sesuatu yang khusus karena ia tidak sekadar berdampak kerugian personal dan berjangka pendek; kerusakan yang diakibatkan korupsi memengaruhi kehidupan publik dalam jangka panjang. Dengan kekuasaan di tangan mereka, kemerosotan moral para pejabat korup menciptakan suatu proyek untuk menggangsir daya publik sehingga negara mengalami pembusukan.

Berlawanan dengan yang diserukan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, korupsi bukanlah ‘oli pembangunan.’ Pandangan tersebut usang dan ditinggalkan negara-negara demokrasi, yang berpikir bahwa pembangunan harus berorientasi kebebasan. Bukan hanya tidak logis, pandangan tersebut juga tidak etis karena keuntungan privat tidak patut diperoleh dengan mengorbankan kebaikan publik.

Nilai-nilai kebaikan publik itulah yang dihancurkan dalam suatu tindak pidana korupsi, dan ia hanya mungkin dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Celakanya, para pemegang kekuasaan pula yang kini berupaya melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Prosedur politik telah mereka salah gunakan justru untuk mengubur politik, yang hendak mereka ganti dengan pesta-pora perampokan uang rakyat.

Simon Butt (2012) telah mengidentifikasi bahwa upaya terdahulu pelemahan KPK oleh DPR akan menciptakan tantangan lebih besar pemberantasan korupsi pada masa mendatang. Kenyataannya, penindakan KPK terhadap kasus-kasus besar korupsi telah dianggap mengganggu kepentingan kekuasaan politik, yang kemudian melawannya berulang-ulang lewat instrumen legislasi dan anggaran.

Bukannya melahirkan undang-undang yang mendorong pemerintahan bersih, DPR lebih berminat untuk menggerogoti proyek-proyek pembangunan. Bukannya mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan, DPR lebih tertarik untuk mereduksi kewenangan KPK. Tumbuh dalam patronase dan besar lewat politik transaksional, DPR lebih terbiasa mengelola kekuasaannya dengan logika bisnis.

Kita tidak ingin DPR membajak agenda publik justru untuk melemahkan negara. Memulihkan orientasi kepublikan DPR adalah tugas simultan bersama penguatan soliditas dan profesionalitas KPK untuk memberantas korupsi. Penguatan kelembagaan KPK pun perlu diikuti sinergi dengan civil society untuk menghasilkan tekanan politik demi pemerintahan bersih. Negara harus memukul jatuh koruptor.

Arif Susanto
arifsusanto@expositstrategic.com

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *