Saksi Parpol Beban APBN?

Usulan Komisi II DPR agar biaya saksi Parpol pada Pemilu 2019 ditanggung negara itu memalukan. Sementara subsidi kesejahteraan bagi rakyat diturunkan, subsidi bagi Parpol mengalami lonjakan. Ini menunjukkan ego elite Parpol yang menunggangi lembaga negara sekadar untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Selain perlu lebih mandiri agar tidak menjadi beban negara, Parpol juga harus didesak untuk memiliki kontribusi lebih besar bagi pendidikan politik publik.

Jika usulan Komisi II DPR tersebut diterima, negara harus menyediakan anggaran tambahan sekitar Rp2,5 T. Saat ini, alokasi anggaran untuk Pemilu 2019 sebesar Rp 24,8 T, meningkat Rp 700 M dibandingkan Pemilu 2014. Audit BPK atas anggaran Pemilu 2014 menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 34 M. Tambahan anggaran tampaknya hanya akan meningkatkan inefisiensi.

Pada 2018, nilai bantuan keuangan Partai Politik meningkat signifikan, dan pemerintah telah menggelontorkan Rp 121 M hanya untuk tahun ini. Sebagian besar dana tersebut sepatutnya dialokasikan untuk pendidikan politik, bukan diprioritaskan untuk anggaran kesekretariatan Parpol. Untuk yang terakhir, Parpol perlu lebih mandiri dan kreatif mengelola anggaran.

Pada sisi lain, terdapat keprihatinan terhadap kualitas Pemilu, terutama menyangkut aspek jujur dan adil. Akuntabilitas selalu menjadi pertanyaan setiap penyelenggaraan Pemilu, padahal selain Bawaslu, telah ada pula pengawas independen. Dibandingkan mengalokasikan APBN untuk honor saksi Parpol, pelatihan teknis bagi organ Bawaslu, pengamanan yang lebih ketat, dan teknologi informasi yang lebih canggih kiranya dapat meningkatkan kualitas Pemilu.

Arif Susanto, analis politik Exposit Strategic
[email protected]

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *