Tak Lolos Verifikasi Partai Politik

Tak Lolos Verifikasi Partai Politik

Problem verifikasi partai politik peserta Pemilu hampir menjadi masalah berulang setiap lima tahun. Penyebab pertama adalah undang-undang Pemilu yang berubah-ubah setiap lima tahun. Terakhir, misalnya, UU Pemilu baru disahkan Juli 2017, yang berdampak persiapan mepet penyelenggaraan Pemilu yang tahap awalnya dimulai Agustus 2017.

Kedua, pemusatan kekuasaan politik berdampak buruknya pengembangan infrastruktur partai. Terutama partai-partai kecil dan partai-partai baru cenderung kesulitan untuk memenuhi syarat memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, dan memiliki kepengurusan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Kedua faktor inilah yang menjadi penyebab utama mengapa PBB dan PKPI kembali tidak lolos verifikasi KPU untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Terlepas dari faktor eksternal, secara internal sendiri kedua partai tidak mengalami perkembangan signifikan sejak kegagalan mereka untuk mendapatkan kursi DPR pada 2014. Saat itu, mereka menjadi peserta Pemilu hanya setelah melalui putusan pengadilan.

Berkaca dari pengalaman ini, partai-partai politik perlu mempersiapkan diri jauh sebelum tahapan Pemilu mulai. Aktivitas partai politik mestinya berlangsung secara terprogram dan berkelanjutan, bukan sporadis dan tanpa arah jelas. Perhatian terhadap pendidikan politik juga perlu diseimbangkan dengan fokus pada rekrutmen dan kontestasi politik. Terlebih lagi, pelembagaan politik dapat mendorong otonomi dan distribusi kekuasaan lebih baik bagi partai-partai sehingga mereka menjadi organisasi modern, yang tidak bergantung pada personalitas pemimpinnya.

Arif Susanto
[email protected]

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *