Dewan Pengawas KPK?

Dewan Pengawas KPK?

Pasal 20 ayat (1) UU KPK menuntut KPK untuk bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Di luar itu, terdapat Dewan Etik yang menangani kasus-kasus pelanggaran etika oleh organ KPK. Artinya, tuntutan pertanggungjawaban lembaga ini memang tinggi.

Jika kini Pansus KPK merekomendasikan pembentukan suatu dewan pengawas KPK, pertama-tama publik patut mempertanyakan motifnya. Sebab, Pansus yang kini semakin tidak relevan tersebut sejak awal terkesan dibentuk sebagai suatu reaksi DPR atas semakin intensifnya penyidikan korupsi e-KTP. Karena reaksioner, Pansus tidak fokus dan malah mengarah pada upaya pelemahan KPK.

Sementara dengan kedudukan independennya KPK berada di luar domain angket, hingga kini DPR sendiri tidak memiliki desain rinci akan seperti apa dewan pengawas itu. Tanpa desain yang jelas, suatu dewan pengawas potensial merusak independensi KPK. Tidak juga jelas apakah rekomendasi tersebut hendak ditujukan kepada presiden atau KPK. Dengan anggaran lebih Rp 3M dan masa kerja molor, Pansus Angket KPK bukan hanya tidak legitim, mereka inefisien sekaligus kehilangan fokus.

Pada sisi lain, secara substansial KPK sendiri mesti menetapkan standar akuntabilitas yang tinggi. Ini akan menjadi modal penting pemberantasan korupsi dan juga menghindarkan kemungkinan kriminalisasi terhadap organ KPK, terutama para komisioner mereka. KPK telah berjanji untuk memprioritaskan penanganan korupsi BLBI dan sektor ESDM. Janji tersebut perlu segera dilunasi.

Arif Susanto
arifsusanto@expositstrategic.com

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *