Inisiatif Revisi UU KPK Lemahkan Negara

Dalam tiga tahun terakhir, ini adalah usulan ketiga yang pernah diajukan oleh DPR untuk merevisi UU KPK. Revisi UU KPK bahkan pernah masuk dalam Prolegnas 2016. Anehnya, pemerintah selalu menolak gagasan revisi tersebut. Dalam periode yang berbeda, KPK pun selalu menolak hal serupa. Wajar jika publik mengkhawatirkan pelemahan KPK sebagai motif politik usulan revisi.

Kekhawatiran tersebut juga terkait momentum usulan revisi. Pada 2015, usulan revisi muncul seiring proses seleksi pimpinan KPK; sedangkan pada 2016, usulan revisi bersamaan dengan inisiatif RUU Pengampunan Pajak. Agaknya bukan kebetulan jika kini usulan revisi muncul berbarengan upaya KPK membongkar mega korupsi KTP elektronik, yang melibatkan sejumlah anggota DPR.

Usulan revisi yang mereduksi sejumlah kewenangan pokok KPK merupakan langkah pelemahan negara, bukan sekadar pelemahan KPK. DPR bahkan semakin memperkuat persepsi publik yang melihat lembaga legislatif tersebut sebagai lembaga yang korup. Tidak semata karena semakin banyak politikus DPR yang menjadi terpidana korupsi, melainkan pula karena gagasan DPR mempersulit pemberantasan korupsi.

Dengan asumsi bahwa usulan revisi UU KPK selama ini digemakan hanya oleh figur dan fraksi yang sama, kita layak berharap bahwa mayoritas anggota DPR sendiri tidak menghendaki revisi. Penolakan pemerintah, yang sejalan dengan penolakan KPK serta penolakan publik, mestinya direspons positif DPR dengan meningkatkan akuntabilitas kelembagaan dan produktivitas legislasi.

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *