Petani Kendeng Mengecor Kaki sebagai Wujud Protes

Untuk kedua kali, setelah yang pertama pada April 2016, sejumlah petani Kendeng mengecor kaki mereka di depan Istana Negara pada 13/3/2017. Bersama para pemerhati lingkungan hidup mereka memprotes penambangan karst oleh PT Semen Indonesia di kawasan Pegunungan Kendeng, sementara izin lingkungan aktivitas penambangan sudah dibatalkan Mahkamah Agung.

Aksi tersebut mengundang keprihatinan bersama karena ternyata tidak mudah untuk menggugah empati kekuasaan terhadap kepentingan rakyat, terutama manakala ia berhadap-hadapan dengan kepentingan modal. Semakin memprihatinkan karena hal itu bahkan masih terjadi di zaman demokrasi, ketika pemimpin dipilih rakyat dan kebebasan berekspresi dilindungi konstitusi.

Ini berarti bahwa perhatian tidak cukup semata diarahkan pada terpenuhinya prosedur formal demokrasi. Di luar pemenuhan prosedur formal, substansi demokrasi menuntut kekuasaan yang responsif sekaligus akuntabel –dengan pengandaian bahwa kekuasaan tersebut tidak berdiri sendiri di hadapan kontrol efektif rakyat. Sayangnya, hal ini tidak terjadi dalam kasus Kendeng.

Dalam konflik-konflik semacam itu, pemerintah terus mengulang pandangan usang bahwa: 1] pembangunan mengutamakan peningkatan pendapatan, sehingga hal lain (misalnya, kelestarian lingkungan hidup) boleh dikorbankan; 2] rakyat tidak lebih daripada objek, yang boleh diabaikan kepentingannya, dalam pembangunan; dan 3] instrumentalisasi hukum dan penggunaan kekerasan adalah sarana efektif penyelesaian konflik antara kekuasaan dan rakyat.

Kita senang bahwa para petani Kendeng, dengan kesadaran lingkungan yang lebih baik, mampu mengekspresikan kepentingan mereka. Kita prihatin bahwa istana belum kunjung paham tentang “nilai yang patut untuk diperjuangkan dalam kehidupan.” Protes dengan mengecor kaki itu mengekspresikan kesadaran rakyat, tetapi juga bermakna ketidakberdayaan mereka di hadapan kekuasaan.

Negara harus mengubah orientasi menuju pembangunan yang lebih komprehensif memperluas kebebasan. Negara juga harus berhenti melakukan instrumentalisasi hukum dan menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi rakyat, terutama yang kepentingannya berbeda dengan kepentingan kekuasaan. Selain itu, negara harus memastikan distribusi berkeadilan atas sumber daya alam.

Di zaman demokrasi, ketidakpedulian hanya akan menggerogoti legitimasi kekuasaan.

Share this entry:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *